SULUT Nusantaranews24.com- Aliansi mahasiswa yang tergabung yang membawa aspirasi di gedung cengkih DPRD Sulawesi Utara mengundang reaksi anggota DPRD Sulut, kamis 2/3-2023.
Adapun Mahasiswa yang tergabung GMNI PMII GAMKI, puluhan mahasiswa menyampaikan tuntutannya yaitu menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Sementara itu Anggota DPRD Komisi I Melky Jakhin Pangemanan (MGP) menjawab apa yang di sampaikan yg menjadi penolakan dari mahasiswa tanggal 16 September tahun 2022 kami kawal terus sampai ke pusat dan tidak ada satu pun poin aspirasi kami hapus atau di anulir tegas MJP.
Bahkan di kala diskusi dengan mahasiswa kala itu, kami mengundang duduk bersama anggota anggota DPRD ketua dan wakil ketua bahwa aspirasi ini kawal dan di perjuangkan sementara domain dan kewenangan nya ada di pemerintah pusat, terang Melky Jackin Pangemanan S.IP MAP yang vocal ini.
Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay mengatakan di depan aliansi. Kami mengapresiasi atas apa yang di sampaikan adik-adik mahasiswa, di bahwa! DPRD adalah bagian integral dari pemerintah pada umumnya, memperjuangkan berkaitan dengan UU Cipta Kerja, mengingat memori kolektif kita perjuangan dewan yang sudah membawa aspirasi secara konstitusional sampai ke pusat. Tutup Mailangkay.
