Nusantaranews24.Com-Rohil –
Suatu kewajaran jika pada 1 Agustus 2024 puluhan massa dari Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menggelar aksi demonstrasi damai di depan gedung KPK Jakarta juga di Gedung Kejagung diduga hasil rekayasa Politik jelang Pilkada .
Aksi demo damai yang digelar di depan gedung KPK dan Kejagung secara bersamaan dihadiri oleh Ketum Lembaga INPEST Ganda Mora, Kordinator aksi Lambok Str, Kordinator Lapangan Lambok Simbolon serta diikuti puluhan anggota dari Lembaga INPEST itu sendiri.
Ketika saat orasi demo tuntutan dari Lembaga INPEST meminta Lembaga Rasuah KPK supaya memeriksa dan mengusut aliran Dana PI sebesar Rp.488 Milyar ke BUMD Rohil serta terkait Dana Bagi Hasil Sawit sebesar 39 Miliar kepada Pemkab Rokan Hilir.
Menanggapi aksi demo INPEST tersebut, Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP,MSi saat dikonfirmasi oleh Media Kamis (1/8/2024) malam menyebutkan, bahwa aksi yang digelar Inpest di depan kantor KPK dan kantor Kejagung tersebut tanpa dasar. Bahkan, Bupati menduga aksi tersebut ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu disaat jelang tahun politik,ucapnya.
“Aksi demo ini tidak berdasar,dan mengapa meski disaat menjelang Pilkada atau tahun digelar dan tidak pada hari-hari sebelumnya kata Efi Sintong,seraya bertanya.Saya meniduga demo itu di tunggangi oleh oknum-oknum tertentu dengan pola politik kotor,” kata Bupati.
Afrizal menerangkan,terkait Dana Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rohil pada tahun 2023 sebesar Rp 488 Milyar melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 39 Miliar, penggunaannya telah sesuai dengan aturan dan ketetapan yang berlaku.
Terkait Dana Bagi Hasil Sawit lanjut Bupati, transfer Uang bukan dilakukan ke rekening BUMD. Melainkan ke rekening pemerintah daerah dan telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab kata Bupati, penggunaan DBH sawit tersebut sudah ada porsinya seperti pembangunan infrastruktur dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya selaku Bupati Kepala Daerah tentu sangat hati-hati sekali. Karna secara otomatis jabatan saya adalah bagian dari pemilik modal di dalam perusahaan tersebut dan setiap tahun itu dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPKP. Jadi sangat keliru sekali jika ada tuduhan yang melakukan demo di KPK dan di Kejagung tersebut. Apalagi orang-orang yang demo itu tinggal di Pekanbaru tentu untuk ke Jakarta biaya transportasinya sangatlah mahal,” sentilnya.sembari mengakhiri .
Eko Pradana.S/Redaksi.
