ROHIL – Nusantaranews24.Com~ Dikutip dari laman media online Andalasterkini. Com yang terbit pada Rabu, 20 Nov 2024 19:28 WIB. Berjudul ” Dinilai Pemborosan Anggaran, Jika Terpilih Jadi Bupati, Paslon Bijak Akan Berhentikan Tenaga Honor Rohil*-
Dalam artikel Andalasterkini. Com, memberi ulasan terkait –Beredar kabar pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati H Bistamam dan Jhony Charles (BiJak), diduga akan menghapuskan tenaga honor di Kabupaten Rokan Hilir.
Tajuk berita ini mencuat ketika paslon Bijak menilai telah terjadi pemborosan anggaran miliaran rupiah hanya untuk menggaji tenaga honorer yang juga dituding banyaknya titipan pejabat dari pihak DPRD Rohil.
Afrizal Sintong dan Politisi Gerindra bang Iput dituding sumber terbanyak memasukkan tenaga honorer sanak saudara dan kaum kerabat hingga saat ini jumlah 15 ribuan orang tanpa melalui proses seleksi.
Sumber Tim sukses paslon Bijak membenarkan wacana pemberhentian tenaga honor jika terpilih jadi Bupati Rohil.
“Padahal dulu sudah bagus tenaga honor sudah diberhentikan oleh pak Suyatno, dan sekarang diangkat lagi oleh Epi saat jadi Bupati, hingga menyebabkan Dana APBD Rohil terkuras” kata sumber inisial S salah seorang timses paslon Bijak,Rabu sore.
Menurutnya polemik tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Plt Bupati Rohil Sulaiman, dan didapati banyak tenaga honor yang pemalas dan jarang masuk kantor namun terima gaji buta, jadi wajar Plt Bupati saat ini menahan gaji para tenaga honor tersebut,ujarnya.
Oleh sebab itulah Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan.
Persoalan gaji honorer serta tunjangan pegawai yang tak kunjung dibayarkan beberapa bulan terakhir, menjadi bahan politisasi untuk menjatuhkan nama calon bupati Rohil petahana Afrizal Sintong SIP MSi.
Akan tetapi dikutip saat orasinya di Bagan Punak,dengan tegas, Afrizal Sintong mengungkapkan akar persoalan terkait belum dibayarkannya baik gaji tenaga honorer, tunjangan pegawai maupun tunjangan P3K tersebut disebabkan karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan.
“Sekarang semua kegiatan tidak bisa dibayarkan karena Plt Bupati tidak mau menandatangani APBD Perubahan. Padahal, APBD Perubahan telah kita sahkan dan telah di verifikasi oleh Provinsi dan telah turun ke Rohil,” ungkap Afrizal Sintong saat usai menggelar kampanye dialogis kepada awak Media yang hadir meliput saat itu.
Karena,setelah selesai di verifikasi oleh Provinsi dan turun kembali ke Rohil APBD Perubahan itu kemudian harus ditandatangani oleh Plt Bupati.
“Kalau tidak ditandatangani/teken maka tidak akan dapat di jalankan. Ini tak boleh di politisasi, uang kas kita ada hampir 1 triliun, namun saat ini disebabkan tidak di signature oleh Plt Bupati jadi terkendala,nanti setelah saya masuk pada tanggal 25 baru bisa saya tandatangani dan dimungkinkan tanggal 28 baru bisa kita bayarkan baik gaji honorer, tunjangan pegawai maupun tunjangan P3K,” papar Afrizal.
Dalam kesempatan tersebut Afrizal Sintong juga mengaku tak paham dengan maksud pernyataan Plt Bupati di beberapa media sosial maupun media online.
“Jikalau ada yang salah dalam APBD Perubahan ini tentu tidak akan turun dari provinsi karena telah di verifikasi oleh bagian hukum provinsi,maka harus ditanda tangani.Karena kita ketahui bersama tentang urgensinya. Ini merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Rohil bukan kepentingan saya, jangan ini dijadikan bahan Issu politisasi,” tegasnya.
Selama ini tambah Afrizal Sintong lagi, dirinya sengaja diam agar APBD Perubahan tersebut ditandatangani oleh Plt Bupati. Namun hal tersebut semua jadi sia-sia.
“Memang selama ini saya sengaja diam, semua yang saya ucapkan dapat saya pertanggungjawabkan. Kejadian ini saya merasa sangat prihatin terhadap masyarakat kita yang hingga saat ini belum juga menerima gaji,dan saya sampaikan mohon ma’af” pungkasnya.
Redaksi :Eko Pradana.S
Sumber: Andalasterkini. Com.
